MDINETWORK – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan sistem Coretax dalam menghadapi lonjakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dilakukan meski puncak pengajuan SPT wajib pajak orang pribadi dan badan diperkirakan akan bersamaan pada akhir April 2026.
Kebijakan Fleksibel untuk Wajib Pajak
Salah satu langkah yang diambil oleh DJP adalah memberikan kelonggaran bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT tahunan. Kebijakan ini mencakup pembebasan sanksi administrasi hingga 30 April 2026. Langkah ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar segera melengkapi kewajibannya tanpa merasa khawatir dengan konsekuensi hukum.
Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, menyatakan bahwa jumlah pelaporan SPT telah mencapai 9,1 juta. Dengan demikian, diperkirakan hanya tersisa sekitar 6 juta SPT yang belum diajukan. Ia optimis bahwa kapasitas sistem dapat menangani beban tersebut.
Persiapan Infrastruktur untuk Menghadapi Lonjakan
Untuk memastikan sistem tetap stabil selama masa puncak, DJP telah melakukan beberapa peningkatan infrastruktur. Salah satunya adalah penambahan node server dan peningkatan bandwidth jaringan. Dengan penambahan dua node server baru, DJP berharap dapat meningkatkan kecepatan dan stabilitas akses ke sistem Coretax.
“Kami sudah menambah dua node server dan juga bandwidth,” ujar Bimo. Menurutnya, kapasitas sistem saat ini mampu menangani hingga 390 ribu SPT per hari, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sementara itu, untuk wajib pajak badan, puncak pelaporan diperkirakan mencapai sekitar 80 ribu SPT per hari.
Kemampuan Sistem Coretax yang Diuji Coba
Bimo menegaskan bahwa sistem Coretax masih mampu menangani beban yang diperkirakan. “Jadi tinggal hitung aja. Itu pun belum pakai semua bandwidth dan kekuatan network jaringan yang kita siapkan,” tambahnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa DJP tidak hanya fokus pada kebijakan, tetapi juga pada penguatan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, wajib pajak bisa lebih tenang dalam melaporkan SPT mereka tanpa khawatir terganggu oleh masalah teknis.
Tantangan dan Solusi yang Terus Berkembang
Meskipun DJP menunjukkan optimisme, tantangan tetap ada. Misalnya, adanya kebingungan dari wajib pajak terkait proses pelaporan. Namun, DJP terus berupaya untuk memberikan panduan dan layanan yang lebih mudah diakses.
Selain itu, DJP juga aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami pentingnya melaporkan SPT secara tepat waktu dan benar.
Dengan kombinasi kebijakan fleksibel dan penguatan infrastruktur, DJP menunjukkan komitmennya untuk memastikan sistem pelaporan pajak tetap efisien dan andal. Meski ada tantangan, langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa DJP siap menghadapi puncak pelaporan SPT tahunan dengan optimisme tinggi.
