MDINETWORK – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali melakukan pelantikan terhadap delapan pejabat eselon II dalam rangka mengisi kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses ini dilakukan setelah melalui mekanisme seleksi yang telah rampung, dengan biaya sebesar Rp400 juta. Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kelancaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan di daerah.
Proses Seleksi Jabatan yang Berjalan Lancar
Proses seleksi jabatan yang berlangsung selama beberapa bulan ini berhasil menemukan calon-calon terbaik untuk posisi-posisi strategis di lingkungan Pemprov Babel. Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp400 juta yang dialokasikan untuk seleksi tersebut harus digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Ia berharap para pejabat baru mampu menjaga amanah serta menjalankan tugasnya dengan baik.
“Semoga yang dilantik dapat menjaga jabatannya, amanah dan tanggung jawab. Bekerjalah dengan baik karena kita sudah menghabiskan anggaran Rp400 juta untuk seleksi jabatan ini,” ujar Hidayat Arsani.
Pentingnya Integritas dan Tanggung Jawab
Gubernur juga menekankan bahwa integritas dan kesopanan merupakan nilai utama yang harus dipegang oleh para pejabat baru. Ia meminta mereka untuk tetap rendah hati dan tidak mudah terlena oleh posisi yang mereka duduki. Dengan begitu, kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa terjaga dengan baik.
“Jangan sia-sia kan amanah ini, jaga keluarga dan jaga diri, jangan sampai terlena dan sombong, kita harus tegak lurus sesuai asta karya Pak Presiden. Selamat bertugas, layani masyarakat dengan sepenuh hati,” tambahnya.
Masih Ada Dua Jabatan yang Belum Dilantik
Meskipun delapan pejabat telah resmi menjabat, dua posisi lainnya masih belum dilantik. Kedua jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Catatan Sipil dan KB (DP3ACSKB) serta Inspektur. Penundaan ini disebabkan oleh proses administratif yang masih berlangsung di tingkat kementerian.
“Kita lagi nunggu, karena itu kan (dinas) catatan sipil, sama Inspektorat itu harus izin Mendahri, ditunda dulu, karena belum keluar sampai hari ini, maka yang duluan dulu kita selesaikan, supaya mereka bisa definitif pekerjaan lebih baik,” kata Hidayat Arsani.
Kondisi Status PLT dan Keputusan Akhir
Beberapa pejabat sebelumnya hanya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLt). Namun, status definitif sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam pengambilan kebijakan. Menurut Gubernur, semua pejabat awalnya berstatus PLt sebelum mendapatkan keputusan akhir dari otoritas pusat.
“Sama lainnya PLT, kalau ada keraguan, semua pejabat kita PLt dulu, setelah PLt baru keputusan,” ujarnya.
Tantangan Administratif di Tingkat Kementerian
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Bangka Belitung, Darlan, mengatakan bahwa kendala utama belum dilantiknya dua jabatan tersebut adalah masalah administratif di tingkat kementerian. Berkas rekomendasi untuk kedua jabatan strategis tersebut masih diproses oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Belum adanya rekomendasi dan persetujuan dari Kemendagri untuk (inspektorat dan Dukcapil),” kata Darlan.
Menurutnya, panitia seleksi telah menyiapkan tiga nama terbaik untuk masing-masing posisi. Namun, penentuan akhir siapa yang akan menduduki kursi jabatan tetap menjadi hak prerogatif Gubernur setelah izin dari pusat diterbitkan.
“Semuannya sudah memenuhi syarat yang tiga itu, tinggal satu nanti yang tergantung pk Gubernur,” katanya.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Delapan pejabat yang dilantik antara lain:
– Eliyus Gani (Asisten Administrasi Umum)
– Kurniawan (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan)
– M. Yasir Mustafa (Kabiro Kesra)
– Hardian (Kadis DPMPTSP)
– Arie Primajaya (Kadis Koperasi dan UMKM)
– Reskiansyah (Kadis ESDM)
– Yudi Suhasri (Kabiro Organisasi)
– Firdaus Alamsyah (Kabiro PBJ)***
